Dutaislam.or.id - Satu-satunya cara untuk menghancurkan sebuah negara ya memang harus menggerakkan rakyatnya melakukan gerakan tidak percaya kepada pemimpin atau penguasanya. Dari situlah akan diciptakan kekacauan ekonomi, krisis produksi, lalu perang dan pengambil alihan kekuasaan. Ini tahapan yang direncakan kaum radikal Indonesia untuk memuluskan kudeta di Indonesia.
- Hancurkan perekonomian negara itu, anjlokkan nilai tukar uangnya, ciptakan krisis produksi sehingga rakyat kesulitan mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.
- Buat rakyat benci presidennya.
- Picu demonstrasi yang berujung rusuh di mana-mana.
- Biayai gerakan anti-pemerintah sehingga terjadi konflik horizontal dan perang sipil.
- Setelah pemerintahan yang sah jatuh, naikkan pemerintahan boneka sehingga "para dalang" akhirnya bisa menguasai aset-aset negara.
Tunisia, Libya, Iraq terlanjur sampai STEP 5. Suriah baru sampai STEP 4, namun Iran dan Rusia turun tangan sehingga negara itu terselamatkan.
STEP 1 tidak akan bisa dijalankan di Indonesia karena Presiden Jokowi gencar menegakkan kedaulatan ekonomi dengan mensejahterakan rakyat melalui pembangunan infrastruktur di mana-mana (salah satunya kini harga-harga bisa di Papua sama dengan di Jakarta).
Maka mereka berusaha menjalankan STEP 2 dengan menebarkan kebencian terhadap "rezim pelindung penista agama". Ayo kita waspada supaya jangan sampai lanjut ke STEP 3. Kami rekomendasikan menonton siaran ulang Mata Najwa yang mengundang Gus Tutut, Cak Imin, Ketua BNPT dan tiga orang menteri.
Sikap Para Tokoh
Menteri Agama RI, Lukman Hakim menyatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia ternyata punya agenda politik mengganti republik menjadi kekhalifahan, bukan hanya ormas keagamaan. Berdirinya kekhalifahan (di Indonesia) adalah utopia.
Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengakui ada mantan menteri yang jadi komisaris BUMN yang menjadi pendukung HTI (lalu Najwa memutarkan jelas Adhyaksa Dault menyatakan "khilafah akan berdiri, saya setuju").
Menristekdikti, Mohamad Nasir juga memberikan penjelasan bahwa posisi rektor di kampus harus bertanggung jawab menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa. Najwa memutarkan video "Sumpah Mahasiswa" di IPB (isinya mereka "akan berjuang menegakkan Syariah Islam dalam naungan Negara Khalifah Islamiyah"), rektornya akan diberikan sanksi. Ada dosen di PTS yang simpatisan ISIS lalu akan dijadikan dekan dengan plotting menjadi rektor sehingga langsung diberhentikan dan dilaporkan ke BNPT.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sudah mengumunkan kalau hizbut itu artinya "partai". Jadi (Hizbut Tahrir yang partai itu) sudah menyalahi karena tidak pernah melaporkannya sebagai partai kepada pemerintah. Hadist yang dikutip Adhyaksa Dault bahwa "akan berdiri khalifah" itu dhaif.
Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa NKRI adalah bentuk final, hasil perjuangan kiai-kiai NU. Jadi (bagi warga NU) menjaga NKRI adalah menjaga warisan para kiai. Kalau Hizbut Tahrir menolak sistem demokrasi tapi menginginkan kekuasaan, berarti mereka akan makar.
Ketua BNPT, Suhardi Alius pun senada, dia menyebut dakwah (HTI) itu ternyata menginspirasi orang melakukan kekerasan. Mereka merasa paling paham sehingga merasa punya otoritas menghakimi orang yang berbeda paham.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Peneliti LIPI. Ia mengatakan, doktrinasi tapal kuda (supressive ideology) membuat mereka buta sejarah. Buku-buku Gus Dur, KH Quraish Shihab (dll ulama nasionalis) mereka haramkan. [dutaislam.or.id/ab]
Source: Lulus Suprapto
