Wasekjend PB PMII, Faikar Romdhon |
Dutaislam.or.id - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Wasekjend PB PMII) Faikar Romdhon menanggapi polemik di tengah masyarakat terkait pengungkapan sindikat Muslim Cyber Army (MCA) oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. Ia meminta agar pihak keamanan tidak hanya fokus membongkar sindikat MCA, tetapi juga kelompok-kelompok lain yang memiliki keinginan untuk memecah belah persatuan bangsa dengan modus seperti yang dijalankan MCA dari latar belakang apapun.
“Seluruh aparat keamanan. Baik POLRI, BIN dan Instansi terkait. harus bekerja sama membongkar dalang di balik MCA yang mengatasnamakan agama, tetapi melakukan hal yang jelas dilarang agama. Tentunya bukan hanya MCA. juga seluruh kelompok penebar hoax, fitnah dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang pada akhirnya bisa memecah belah persatuan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jum'at (02/03/2018).
Faikar membaca MCA sebagai kelompok sistematis karena memiliki beberapa kelompok yang memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas memproduksi konten hoax, menyebarkan konten, hingga mereport dan menyebarkan virus pada akun-akun yang mereka anggap sebagai musuh. Bahkan, Faikar menengarai ada kelompok tertentu yang mendanai sindikat MCA demi suatu kepentingan.
“Jadi MCA ini sistematis, pembagian kelompoknya sudah tertata rapi. Saya berasumsi ada yang mendanainya untuk suatu kepentingan. Jadi bisa saja bukan hanya MCA, tapi juga masih ada berbagai kelompok lain dengan latar belakang yang berbeda-beda,” tambah Faikar.
Sebagaimana ramai diberitakan, MCA selalu memproduksi hoax untuk membenturkan satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain yang berpotensi menebar kegaduhan di tengah masyarakat. Diantara konten yang diproduksi MCA adalah isu kebangkitan PKI, penyerangan dan penculikan ulama’, fitnah terhadap presiden, serta tokoh-tokoh tertentu yang mereka anggap membela pemerintah.
Upaya Menyelamatkan Persatuan Bangsa
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII Jakarta Timur ini juga menyayangkan sikap Fadli Zon yang menyebut upaya pembongkaran sindikat MCA sebagai langkah untuk mematikan demokrasi Indonesia. Faikar menilai upaya tersebut sebagai bentuk menyelamatkan peratuan bangsa dari ancaman perpecahan SARA karena hoax yang sengaja disebarkan.
“Sangat disayangkan jika seorang Wakil Ketua DPR RI sekelas Fadli Zon menganggap pengungkapan MCA oleh kepolisian merupakan upaya untuk mematikan demokrasi. Bagi saya, ini adalah upaya menyelamatkan bangsa dari konflik SARA” ujarnya.
Menurut Faikar, sebagai seorang pejabat negara seharusnya Fadli Zon mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah berhasil mencegah konflik SARA yang disebabkan oleh ujaran kebencian, hoax, dan fitnah berbasis agama yang disebarkan oleh MCA.
“Sebagai pejabat negara, Bapak Fadli Zon seharusnya juga ikut serta menjaga Harmonisasi di Masyarakat dan mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah berhasil mencegah konflik SARA karena ulah MCA,” tukasnya.
Faikar juga menuturkan bahwa praktik sindikat MCA yang berhasil dibongkar oleh kepolisian bukanlah bentuk kekritisan, tapi sudah merupakan bentuk Fitnah yang berpotensi mengganggu keharmonisan berbangsa di tengah masyarakat.
“Harus dibedakan mana hoax atau fitnah dan kekritisan. Kritis itu berdasarkan data dan fakta, tapi fitnah itu sama sekali tidak berdasarkan fakta, seperti isu kebangkitan PKI yang ternyata tidak terbukti,” tuturnya. [dutaislam.or.id/za/gg]
“Seluruh aparat keamanan. Baik POLRI, BIN dan Instansi terkait. harus bekerja sama membongkar dalang di balik MCA yang mengatasnamakan agama, tetapi melakukan hal yang jelas dilarang agama. Tentunya bukan hanya MCA. juga seluruh kelompok penebar hoax, fitnah dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang pada akhirnya bisa memecah belah persatuan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jum'at (02/03/2018).
Faikar membaca MCA sebagai kelompok sistematis karena memiliki beberapa kelompok yang memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas memproduksi konten hoax, menyebarkan konten, hingga mereport dan menyebarkan virus pada akun-akun yang mereka anggap sebagai musuh. Bahkan, Faikar menengarai ada kelompok tertentu yang mendanai sindikat MCA demi suatu kepentingan.
“Jadi MCA ini sistematis, pembagian kelompoknya sudah tertata rapi. Saya berasumsi ada yang mendanainya untuk suatu kepentingan. Jadi bisa saja bukan hanya MCA, tapi juga masih ada berbagai kelompok lain dengan latar belakang yang berbeda-beda,” tambah Faikar.
Sebagaimana ramai diberitakan, MCA selalu memproduksi hoax untuk membenturkan satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain yang berpotensi menebar kegaduhan di tengah masyarakat. Diantara konten yang diproduksi MCA adalah isu kebangkitan PKI, penyerangan dan penculikan ulama’, fitnah terhadap presiden, serta tokoh-tokoh tertentu yang mereka anggap membela pemerintah.
Upaya Menyelamatkan Persatuan Bangsa
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII Jakarta Timur ini juga menyayangkan sikap Fadli Zon yang menyebut upaya pembongkaran sindikat MCA sebagai langkah untuk mematikan demokrasi Indonesia. Faikar menilai upaya tersebut sebagai bentuk menyelamatkan peratuan bangsa dari ancaman perpecahan SARA karena hoax yang sengaja disebarkan.
“Sangat disayangkan jika seorang Wakil Ketua DPR RI sekelas Fadli Zon menganggap pengungkapan MCA oleh kepolisian merupakan upaya untuk mematikan demokrasi. Bagi saya, ini adalah upaya menyelamatkan bangsa dari konflik SARA” ujarnya.
Menurut Faikar, sebagai seorang pejabat negara seharusnya Fadli Zon mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah berhasil mencegah konflik SARA yang disebabkan oleh ujaran kebencian, hoax, dan fitnah berbasis agama yang disebarkan oleh MCA.
“Sebagai pejabat negara, Bapak Fadli Zon seharusnya juga ikut serta menjaga Harmonisasi di Masyarakat dan mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah berhasil mencegah konflik SARA karena ulah MCA,” tukasnya.
Faikar juga menuturkan bahwa praktik sindikat MCA yang berhasil dibongkar oleh kepolisian bukanlah bentuk kekritisan, tapi sudah merupakan bentuk Fitnah yang berpotensi mengganggu keharmonisan berbangsa di tengah masyarakat.
“Harus dibedakan mana hoax atau fitnah dan kekritisan. Kritis itu berdasarkan data dan fakta, tapi fitnah itu sama sekali tidak berdasarkan fakta, seperti isu kebangkitan PKI yang ternyata tidak terbukti,” tuturnya. [dutaislam.or.id/za/gg]